PERENCANAAN PENDIDIKAN
2.1
PENGERTIAN
PERENCANAAN PENDIDIKAN
Perencanaan adalah suatu kegiatan untuk menetapkan
aktivitas yang berhubungan dengan jawaban pertanyaan 5W1H yaitu: apa (what) yang akan dilakukan, mengapa (why) hal tersebut dilakukan, siapa (who) yang melakukannya, dimana (where) melakukannya, kapan (when) melakukannya, dan bagaimana (how) melakukannya. Pertanyaan-pertanyaan
tersebut berkaitan dengan tujuan-tujuan yang akan dirumuskan, teknik dan metode
yang dipergunakan, dan sumber yang diperdayakan untuk mencapai tujuan tersebut.
Kauffman (1972) mendefinisikan
perencanaan sebagai suatu proses penentuan tujuan atau sasaran yang hendak
dicapai dan menetapkan jalan dan sumber yang diperlukan untuk mencapai tujuan
itu seefisien dan seefektif mungkin. Koontz
(1972) menyatakan perencanaan sebagai suatu proses intelektual yang menentukan
secara sadar tindakan yang akan ditempuh dan mendasarkan keputusan-keputusan
pada tujuan yang hendak dicapai, informasi yang tepat waktu dan dapat
dipercaya, serta memperhatikan perkiraan keadaan yang akan datang. Dengan
demikian, perencanaan adalah aktivitas menetapkan tujuan-tujuan, sumber-sumber,
dan teknik/metode yang terpilih.
Pengertian perencanaan pendidikan dijelaskan oleh
beberapa ahli, antara lain:
ü Depdiknas
(2006) mendefinisikan perencanaan pendidikan sebagai suatu proses penyusunan
gambaran kegiatan pendidikan di masa depan dalam rangka untuk mencapai
perubahan/tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Pada definisi tersebut
dinyatakan bahwa perencanaan ditujukan untuk merubah masa depan. Masa depan
pendidikan yang diinginkan adalah pendidikan berkualitas yang disiasati secara
terstruktur dan terprogram melalui perencanaan sejak awal sehingga masa depan
bukanlah hasil dari kebetulan semata.
ü Menurut
Coombs (1982), perencanaan
pendidikan merupakan kegiatan rasional dari analisis sistematis proses
perkembangan pendidikan dengan tujuan agar pendidikan itu lebih efektif dan
efisien.
ü Menurut Albert Waterston (1975), perencanaan
pendidikan merupakan suatu bentuk investasi pendidikan yang dapat dijalankan
dan kegiatan-kegiatan pembangunan yang didasarkan kepada pertimbangan ekonomi
dan biaya serta keuntungan sosial.
ü Menurut Guruge (1972) perencanaan pendidikan
adalah proses mempersiapkan kegiatan di masa depan dalam bidang pembangunan
pendidikan.
ü Menurut
Beeby, C.E., perencanaan pendidikan
adalah suatu usaha melihat ke masa depan ke masa depan dalam hal menentukan
kebijaksanaan prioritas, dan biaya pendidikan yang mempertimbangkan kenyataan
kegiatan yang ada dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik untuk mengembangkan
potensi system pendidikan nasioanal memenuhi kebutuhan bangsa dan anak didik
yang dilayani oleh system tersebut.
ü Menurut
Y. Dror (1975), perencanaan
pendidikan adalah suatu proses mempersiapkan seperangkat keputusan untuk
kegiatan-kegiatan di masa depan yang di arahkan untuk mencapai tujuan-tujuan
dengan cara-cara optimal untuk pembangunan ekonomi dan social secara menyeluruh
dari suatu negara.
ü Menurut
Prof. Dr. Yusuf Enoch, perencanaan
pendidikan adalah suatu proses yang yang mempersiapkan seperangkat alternatif
keputusan bagi kegiatan masa depan yang diarahkan pada pencapaian tujuan dengan
usaha yang optimal dan mempertimbangkan kenyataan-kenyataan yang ada di bidang
ekonomi, sosial budaya serta menyeluruh suatu Negara.
Jadi, definisi perencanaan pendidikan apabila
disimpulkan dari beberapa pendapat tersebut, adalah suatu proses intelektual
yang berkesinambungan dalam menganalisis, merumuskan, dan menimbang serta
memutuskan dengan keputusan yang diambil harus mempunyai konsistensi (taat
asas) internal yang berhubungan secara sistematis dengan tujuan-tujuan yang
akan dicapai, sumber-sumber yang diberdayakan, dan teknik/metode yang dipilih
secara tepat untuk melaksanakan tindakan selama kurun waktu tertentu agar penyelenggaraan
sistem pendidikan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan bermutu.
2.2 SEJARAH DAN TEORI
PERENCANAAN PENDIDIKAN
Konsep
dasar perencanaan pendidikan telah dikenal pada 25 abad yang lalu, yaitu sejak
bangsa Sparta mengembangkan sistem
pendidikan yang ditujukan untuk membantu manusia Sparta di bidang militer, sosial dan ekonomi. Plato dalam bukunya, Republic
menyatakan bahwa perencanaan sekolah bertujuan untuk melayani masyarakat. Pada
abad ke-18, ditemukan tulisan yang berkenaan dengan perencanaan pendidikan yang
berjudul “Perencanaan Universitas” di Rusia karya Diderot. Selanjutnya, pada abad ke-19 sudah terdapat beberapa
perencanaan pembangunan sekolah dan perencanaan pendidikan guru. Setelah Perang
Dunia I, pada tahun 1923, Rusia dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun I
merupakan negara pertama yang menerapkan konsep perencanaan pendidikan,
kemudian diikuti Prancis (1929), Amerika Serikat (1933), Swiss (1941), dan
Puerto Rico pada tahun 1941.
Menurut Hudson
dalam Tanner dalam Maswarita (2010),
teori perencanaan meliputi: synoptic,
incremental, transactive, advocacy, dan
radikal. Selanjutnya di kembangkan oleh Tanner (1981) dengan nama teori
SITAR sebagai penggabungan dari taksonomi Hudson.
a. Teori Synoptic
Disebut juga system
planning, rational system approach, rasional comprehensive planning.
Menggunakan model berfikir system dalam perencanaan, sehingga objek perencanaan
dipandang sebagai suatu kesatuan yang bulat, dengan satu tujuan yang disbebut
visi. Langkah-langkah dalam perencanaan ini meliputi:
1. Pengenalan
masalah
2. Mengestimasi
ruang lingkup masalah
3. Mengklasifikasi
kemungkinan penyelesaian
4. Menginvestigasi
masalah
5. Memprediksi
alternatif
6. Mengevaluasi
kemajuan atas penyelesaian spesifik
Didasarkan pada kemampuan institusi
dan kinerja personalnya bersifat desentralisasi dan tidak cocok untuk jangka
panjang. Jadi perencanaan ini menekankan perencanaan dalam jangka pendek saja.
Yang dimaksud dengan desentralisasi pada teori ini adalah perencana dalam
merencanakan objek tertentu dalam lembaga pendidikan selalu mempertimbangkan
faktor-faktor lingkungan.
b. Teori Incremental
Teori ini lebih
mempertimbangkan peran lembaga pemerintah dan sangat bertentangan dengan
perencanaan advokasi yang cenderung anti kemapanan dan perencanaan radikal yang
juga cenderung revolusioner.
c. Teori Transactive
Menekankan pada harkat individu yang menjunjung tinggi
kepentingan pribadi dan bersifat desentralisasi, suatu desentralisasi yang transactive yaitu berkembang dari
individu ke individu secara keseluruhan. Ini berarti penganutnya juga
menekankan pengembangan individu dalam kemampuan mengadakan perencanaan.
d. Teori Advocacy
Menekankan hal-hal yang
bersifat umum, perbedaan individu dan daerah diabaikan. Dasar perencanaan tidak
bertitik tolak dari pengamatan secara empiris, tetapi atas dasar
argumentasi yang rasional, logis dan bernilai advocacy (mempertahankan dengan argumentasi). Kebaikan teori ini
adalah untuk kepentingan umum secara nasional. Karena ia meningkatkan kerja
sama secara nasional, toleransi, kemanusiaan, perlindungan terhadap minoritas,
menekankan hak sama, dan meningkatkan kesejahteraan umum. Perencanaan yang
memakai teori ini tepat dilaksanakan oleh pemerintah/atau badan pusat.
e. Teori Radikal
Teori ini menekankan
pentingnya kebebasan lembaga atau organisasi lokal untuk melakukan perencanaan
sendiri, dengan maksud agar dapat dengan cepat mengubah keadaan lembaga supaya
tepat dengan kebutuhan. Perencanaan ini bersifat desentralisasi dengan
partisipasi maksimum dari individu dan minimum dari pemerintah pusat/manajer tertinggi
yang dapat dipandang perencanaan yang benar. Partisipasi disini juga mengacu
kepada pentingnya kerja sama antar personalia. Dengan kata lain, teori radikal
menginginkan agar lembaga pendidikan dapat mandiri menangani lembaganya. Begitu
pula pendidikan daerah dapat mandiri menangani pendidikannya.
f. Teori
SITAR
Merupakan gabungan
kelima teori diatas sehingga disebut juga complementary
planning process. Teori ini menggabungkan kelebihan dari teori diatas
sehingga lebih lengkap. Karena teori ini memperhatikan situasi dan kondisi
masyarakat atau lembaga tempat perencanaan itu akan diaplikasikan, maka teori
ini menjadi SITARS yaitu S terakhir adalah menunjuk huruf awal dari teori
situational. Berarti teori baru ini di samping mengombinasikan teori-teori yang
sudah ada penggabungan itu sendiri ada dasarnya ialah menyesuaikan dengan
situasi dan kondisi lembaga pendidikan dan masyarakat.
Jadi,
dapat kita simpulkan bahwa teori-teori di atas mempunyai persamaan dan
pebedaannya.
Persamaannya adalah:
1. Mempunyai
tujuan yang sama yaitu pemecahan masalah.
2. Mempunyai
obyek perencanaan yang sama yaitu manusia dan lingkungan sekitarnya.
3. Mempunyai
beberapa persyaratan data, keahlian, metode, dan mempunyai konsistensi internal
walaupun dalam penggunaannya terdapat perbedaan penitikberatan.
4. Mempertimbangkan
dan menggunakan sumber daya yang ada dalam pencapaian tujuan.
Sedangkan perbedaannya adalah:
1. Perencanaan
synoptic lebih mempunyai pendekatan
komprehensif dalam pemecahan masalah dibandingkan perencanaan yang lain, dengan
lebih mengedepankan aspek-aspek metodologi, data dan sangat memuja angka atau
dapat dikatakan komprehensif rasional. Hal ini yang sangat minim digunakan
dalam empat pendekatan perencanaan yang lain.
2. Perencanaan
incremental lebih mempertimbangkan
peran lembaga pemerintah dan sangat bertentangan dengan perencanaan advokasi
yang cenderung anti kemapanan dan perencanaan radikal yang juga cenderung
revolusioner.
3. Perencanaan
transactive mengedepankan
faktor-faktor perseorangan/individu melalui proses tatap muka dalam salah satu
metode yang digunakan, perencanaan ini kurang komprehensif dan sangat parsial
dan kurang sejalan dengan perencanaan Synoptic dan Incremental yang lebih
komprehensif.
4. Perencanaan
advocacy cenderung menggunakan
pendekatan hukum dan obyek yang mereka ambil dalam perencanaan adalah golongan
yang lemah. Perencanaan ini bersifat sosialis dengan lebih mengedepankan konsep
kesamaan dan hal keadilan sosial.
5. Perencanaan
radikal seakan-akan tanpa metode
dalam memecahkan masalah dan muncul dengan tiba-tiba (spontan) dan hal ini
sangat kontradiktif dengan pendekatan incremental
dan synoptic yang memepertimbangkan
aturan-aturan yang ada baik akademis/metodologis dan lembaga pemerintahan yang
ada.
2.3 TUJUAN PERENCANAAN
Perencanaan yang terumus dengan baik dan mempertimbangkan
apa yang sudah dicapai, membaca apa yang sedang terjadi, dan memproyeksikan
kecenderungan yang terjadi di masa depan memungkinkan perencanaan tersebut
menjadi alat perubah yang memiliki tingkat kepastian tinggi dengan resiko yang
minimal. Pada dasarnya tujuan perencanaan adalah sebagai pedoman untuk mencapai
sasaran yang telah ditetapkan atau sebagai suatu alat ukur di dalam
membandingkan antara hasil yang dicapai dengan harapan.
Depdiknas (2006) menjelaskan bahwa perencanaan
pendidikan di lingkup sekolah bertujuan untuk :
1.
menjamin agar perubahan/tujuan
pendidikan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan tingkat kepastian yang
tinggi dan resiko yang kecil
2.
mendukung koordinasi
antarpelaku sekolah
3.
menjamin terciptanya integrasi,
sinkronisasi, dan sinergi yang baik antarpelaku sekolah, antarsekolah dan dinas
pendidikan kabupaten/kota, dan antarwaktu menjamin keterkaitan dan konsistensi
antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan
4.
mengoptimalkan partisipasi
warga sekolah dan masyarakat
5.
menjamin tercapainya penggunaan
sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
Secara lebih terperinci, ada beberapa tujuan perlunya
penyusunan suatu perencanaan pendidikan antara lain:
1.
mencocokkan antara pelaksanaan
atau tindakan pemimpin dan anggota organisasi pendidikan dengan program atau
perencanaan yang telah disusun sesuai dengan standar pengawasan pola perilaku
pelaksana pendidikan
2.
mengetahui kapan pelaksanaan
perencanaan pendidikan itu diberlakukan dan bagaimana proses penyelesaian suatu
kegiatan layanan pendidikan
3.
mengetahui siapa saja yang
terlibat (struktur organisasinya) dalam pelaksanaan program atau perencanaan
pendidikan, baik aspek kualitas maupun kuantitasnya, dan baik menyangkut aspek
akademik-nonakademik
4.
mewujudkan proses kegiatan
dalam pencapaian tujuan pendidikan secara efektif dan sistematis termasuk biaya
dan kualitas pekerjaan
5.
meminimalkan terjadinya beragam
kegiatan yang tidak produktif dan tidak efisien, baik dari segi biaya, tenaga
dan waktu selama proses layanan pendidikan
6.
memberikan gambaran secara
menyeluruh (integral) dan khusus (spefisik) tentang jenis
kegiatan atau pekerjaan bidang pendidikan yang harus dilakukan
7.
menyerasikan atau memadukan
beberapa sub pekerjaan dalam suatu organisasi pendidikan sebagai ‘suatu
sistem’
8.
mengetahui beragam peluang,
hambatan, tantangan dan kesulitan yang dihadapi organisasi pendidikan
9.
mengarahkan proses
pencapaikan tujuan pendidikan Dahana (dalam Arifin, 2010)
Sebuah perencanaan
yang baik dilakukan untuk mencapai
maksud dan tujuan tertentu, antara lain:
1.
“protective benefits” yaitu menjaga agar tujuan-tujuan, sumber dan
teknik/metode memiliki relevansi yang tinggi dengan tuntuan masa depan sehingga
dapat mengurangi resiko keputusan
2.
“positive benefits” yaitu produktivitas dapat meningkat sejalan
dengan dirumuskannya rencana yang komperehensif dan tepat.
2.4 PENDEKATAN PERENCANAAN
Dalam perumusannya, perencanaan pendidikan menurut para
ahli dapat menggunakan pendekatan perencanaan tenaga kerja, pendekatan
permintaan sosial, pendekatan nilai balik, dan pendekatan sistem.
2.4.1
Pendekatan Perencanaan Tenaga
Kerja
Pendekatan ini bisa disebut juga
pendekatan ketenagakerjaan (manpower
approach). Perencanaan pendidikan yang menggunakan pendekatan ini lebih
mengutamakan keterkaitan antara output (lulusan) layanan pendidikan yang
memiliki skills di setiap satuan pendidikan dengan tuntutan atau keterserapan
akan kebutuhan tenaga kerja di masyarakat. Apabila pendekatan ini dipakai oleh
para penyusun perencanaan pendidikan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan,
antara lain:
a.
Melakukan kajian atau analisis tentang beragam kebutuhan yang
diperlukan oleh dunia kerja yang ada di masyarakat secermat mungkin
b.
Melakukan kajian atau analisis tentang beragam bekal pengetahuan dan
ketrampilan apa yang perlu dimiliki oleh peserta didik agar mereka mampu
menyesuaikan diri secara cepat (adaptif) terhadap perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi yang terjadi di dunia kerja
c.
Mengkaji dan menganalisis sistem layanan pendidikan yang terbaik mampu
memberikan bekal yang cukup bagi siswa untuk terjun di dunia kerja, oleh karena
itu diperlukan analisis peluang kerja
dan menjalin kerjasama antara lembaga pendidikan dengan dunia usaha dan
industri (link and match).
Perencanaan pendidikan yang
menggunakan pendekatan ini memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan, antara lain :
a.
Kelebihan pengunaan pendekatan perencanaan tenaga kerja :
-
Proses pembelajaran atau layanan pendidikan di satuan pendidikan
mempunyai aspek korelasional yang tinggi dengan tuntutan dunia kerja yang
dibutuhkan masyarakat.
-
Pendekatan ini mengharuskan adanya keterjalinan erat antara lembaga
pendidikan dengan dunia usaha dan industri, hal ini tentu sangat positif untuk
meminimalisir terjadinya kesenjangan diantara keduanya.
b.
Kekurangan pengunaan pendekatan perencanaan tenaga kerja :
-
Mempunyai
peranan yang terbatas terhadap perencanaan pendidikan, pendekatan ini telah
mengabaikan peran sekolah menengah umum, lebih mengutamakan sekolah menengah
kejuruan untuk memenuhi kebutuhan dunia kerja. Dalam
realitasnya masih banyak lulusan sekolah menengah kejuruan yang menganggur (output-nya
tidak terserap di dunia kerja).
-
Perencanaan
ini lebih menggunakan orientasi, klasifikasi, dan rasio antara permintaan dan
persediaan.
-
Tujuan
utamanya untuk memenuhi tuntutan dunia kerja, sedangkan disisi lain tuntutan
dunia kerja selalu berubah-ubah (bersifat dinamik) begitu cepat, sehingga
lembaga pendidikan kejuruan sering kurang mampu mengantisipasinya dengan baik. Vebriarto,dkk (dalam Arifin, 2010).
Contoh perencanaan pendidikan yang
mengarah pada pendekatan tenaga kerja adalah program life skills di sekolah dan Broad
Based Education.
2.4.2
Pendekatan Permintaan Sosial
Pendekatan ini bisa disebut juga
pendekatan kebutuhan social (social
demand approach), Para ahli perencanaan pendidikan yang menggunakan pendekatan ini
disebut pendekatan yang bersifat tradisional, karena fokus atau tujuan yang
hendak dicapai dalam pendekatan kebutuhan sosial ini lebih menekankan pada
beberapa hal sebagai berikut.
a.
tercapainya pemenuhan kebutuhan
atau tuntutan seluruh individu terhadap layanan pendidikan dasar
b.
pemberian layanan pembelajaran
untuk membebaskan populasi usia sekolah dari tuna aksara (buta huruf)
c.
pemberian layanan pendidikan
untuk membebaskan rakyat dari rasa ketakutan dari penjajahan, dari kebodohan
dan dari kemiskinan.
Pendekatan ini biasanya dilaksanakan pada negara-negara yang
baru meraih kemerdekaan dari penjajahan, dengan kondisi masyarakat pribumi yang
terbelakang pendidikannya dan kondisi sosial ekonominya.
Hal yang perlu dipertimbangkan atau diperhatikan oleh penyusun
perencanaan dalam merancang perencanaan pendidikan, antara lain:
a. Melakukan analisis tentang
pertumbuhan penduduknya.
b. Melakukan analisis tentang
tingkat partisipasi warga masyarakatnya dalam pelaksanaan pendidikan, misalnya
melakukan analisis persentase penduduk yang berpendidikan dan yang tidak
berpendidikan, yang dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan layanan
pendidikan di setiap satuan pendidikan
c. Melakukan analisis tentang
dinamika atau gerak (mobilitas) peserta didik dari sekolah tingkat dasar sampai
perguruan tinggi, misalnya kenaikan kelas, kelulusan, dan dropout.
d. Melakukan analisis tentang
minat atau keinginan warga masyarakat tentang jenis layanan pendidikan di
sekolah
e. Melakukan analisis tentang
tenaga pendidik dan kependidikan yang dibutuhkan, dan dapat difungsikan secara
maksimal dalam proses layanan pendidikan.
f. Melakukan analisis tentang
keterkaitan antara output satuan pendidikan dengan tuntutan masyarakat
atau kebutuhan sosial di masyarakat Sa’ud, S. (dalam Arifin, 2010).
Penggunaan
pendekatan ini dalam perencanaan pendidikan, memiliki beberapa kelebihan dan
kekurangan, diantaranya :
a.
Kelebihan pengunaan pendekatan permintaan
sosial :
1. Pendekatan ini lebih cocok untuk diterapkan
pada masyarakat atau negara yang baru merdeka dengan kondisi kebutuhan sosial,
khususnya layanan pendidikan masih sangat rendah atau masih banyak yang buta
huruf.
2. Pendekatan ini akan lebih cepat dalam memberikan
pemerataan layanan pendidikan dasar yang dibutuhkan pada warga masyarakat,
karena keterbelakangan di bidang pendidikan akibat penjajahan, sehingga layanan
pendidikan yang diberikan langsung bersentuhan dengan kebutuhan sosial yang
mendasar yang dirasakan oleh masyarakat.
b.
Kekurangan pengunaan pendekatan permintaan sosial :
1. Cenderung hanya untuk menjawab persoalan yang
dibutuhkan masyarakat pada saat itu, yaitu pemenuhan kebutuhan atau tuntutan
layanan pendidikan dasar sebesar-besanya, sehingga mengabaikan pertimbangan
efisiensi pembiayaan pendidikan.
2. Lebih menekankan pada aspek kuantitas (jumlah yang
terlayani sebanyak-banyaknya), kurang memperhatikan kualitas dan efektivitas
pendidikan, oleh karena itu pendekatan ini terkesan lebih boros
3. Pendekatan ini mengabaikan ciri-ciri dan pola
kebutuhan man power yang diperlukan di sektor kehidupan ekonomi, dengan
demikian hasil atau output pendidikan cenderung kurang bisa memenuhi
tuntutan kebutuhan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini
4.
Pendekatan
ini lebih menekankan pada aspek pemerataan pendidikan (dimensi kuantitatif) dan
kurang mementingkan aspek kualitatif. Disamping itu
pendekatan ini kurang memberikan jawaban yang komprehensif dalam upaya
pencapaian tujuan pendidikan, karena lebih menekankan pada aspek pemenuhan
kebutuhan sosial, sementara aspek atau bidang kehidupan yang lain kurang
diperhatikan.
Contoh perencanaan
pendidikan yang mengarah pada pendekatan ini adalah pendidikan inklusi, wajib
belajar 9 tahun.
2.4.3
Pendekatan Nilai Balik
Pendekatan ini disebut juga
pendekatan untung rugi (cost and benefit approach) yang berorientasi
pada konsep investment in human capital (investasi pada sumber daya
manusia) atau menganggap pendidikan sebagai social
oriented, namun dalam prakteknya tetap mempertimbangkan nilai efisiensi
dalam pengertian mengurangi pemborosan dan meningkatkan nilai tambah. Maksud
dari pendekatan ini adalah agar hasil yang diperoleh dari pendidikan memiliki
produktivitas dan kualitas yang tinggi dengan menciptakan program-program yang
relevan dengan tuntutan masyarakat dan terpakai dalam perkembangan zaman.
Secara spesifik, ciri-ciri pendekatan ini antara lain:
a.
Pendidikan memerlukan biaya investasi yang besar, oleh karena itu
perencanaan pendidikan yang disusun harus mempertimbangkan aspek keuntungan
ekonomis
b.
Pendekatan ini didasarkan pada asumsi, bahwa:
1. Kualitas layanan
pendidikan akan menghasilkan output yang baik dan secara langsung akan
memberi kontribusi pada pertumbuhan ekonomi masyarakat
2. Sumbangan seseorang
terhadap pendapatan nasional adalah sebanding dengan tingkat pendidikannya
3.
Perbedaan pendapatan seseorang di masyarakat, ditentukan oleh
kualitas pendidikan bukan ditentukan oleh latar belakang sosialnya
c.
Perencanaan pendidikan harus betul-betul diorientasikan pada upaya
meningkatkan kualitas SDM (penguasaan IPTEK), dan dengan tersedianya kualitas
SDM, maka diharapkan income masyarakat akan meningkat
d.
Program pendidikan yang mempunyai nilai ekonomis tinggi akan
menempati prioritas pembiayaan yang besar.
Pendekatan ini memiliki beberapa
kelebihan dan kelemahan dari perencanaan pendidikan.
a.
Kelebihan pengunaan pendekatan nilai balik :
1. Perencanaan pendidikan yang disusun akan mempunyai
aspek fungsional dan keuntungan ekonomis, sehingga bentuk-bentuk layanan
pendidikan yang dianggap kurang produktif bisa ditiadakan melalui pendekatan
efisiensi investasi
2. Pendekatan ini selalu memilih alternaif yang
menghasilkan keuntungan lebih banyak daripada biaya yang dikeluarkan.
b.
Kekurangan pengunaan pendekatan nilai
balik :
1. Akan mengalami kesulitan dalam menentukan secara pasti biaya dan
keuntungan (cost and benefit) dari layanan pendidikan, terlebih apabila
digunakan mengukur keuntungan untuk periode atau masa yang akan datang
2. Sangat sulit untuk
mengukur secara pasti atau menghitung keuntungan (benefit) yang
dihasilkan oleh seseorang dalam lapangan pekerjaan yang dikaitkan dengan layanan
pendidikan sebelumnya
3. Pendekatan ini mengabaikan
hubungan antara penghasilan seseorang dengan faktor internal individu
(misalnya, motivasi, disiplin nurani, kelas sosial, orientasi hidup individu,
dan sejenisnya), dan hanya melihat hubungan antara tingkat pendidikan dengan
penghasilan
4. Perbedaan pendapatan seseorang sebenarnya tidak
semata-mata menunjukkan kemampuan produktivitas individual, tetapi ada faktor
lain yang ikut menentukan yaitu faktor konvensi sosial atau banyak dipengaruhi
dari kerja kelompok
5. Keuntungan dari pendidikan pada dasarnya tidak
hanya diukur berupa keuntungan finansial (material), tetapi juga dapat dilihat
dari keuntungan sosial-budaya. Abin (dalam Arifin, 2010).
Contohnya PSG (pendidikan sistem
ganda), program MBS, dan lainnya.
2.4.4
Pendekatan Sistem
Pendekatan ini disebut juga
pendekatan integratif (integrative
approach) atau pendekatan sinergik yang dalam perencanaan pendidikan difokuskan
pada organisasi sebagai sistem yang memiliki komponen-komponen yang saling
terkait. Pendekatan sistem adalah derivasi dari istilah analisis sistem dengan
mengaplikasikan cara berfikir sistem dalam melihat sesuatu objek yang kita
hadapi. Merencanakan sistem pendidikan tidak hanya berfokus pada perbaikan
input pendidikan atau proses, dan output secara parsial tetapi seluruh komponen
dan langkah sistemik harus menjadi kajian dan sasaran.
Secara terperinci, pendekatan yang
digunakan dalam perencanaan pendidikan yang disusun berdasarkan pada
hal-hal sebagai berikut.
1.
Keterpaduan orientasi dan kepentingan terhadap pengembangan individu
dan pengembangan sosial (kelompok)
2.
Keterpaduan antara pemenuhan kebutuhan ketenagakerjaan (bersifat
pragmatis) dan juga mempersiapkan pengembangan kualitas akademik (bersifat
idealis) untuk mempersiapkan studi lanjut
3.
Keterpaduan antara pertimbangan ekonomis (untung rugi), dan
pertimbangan layanan sosial-budaya dalam rangka memberikan kontribusi
terhadap terwujudnya integrasi sosial-budaya
4.
Keterpaduan pemberdayaan terhadap sumber daya lembaga, baik sumber daya
internal maupun sumber daya eksternal
5.
Konsep bahwa seluruh unsur yang terlibat dalam proses layanan
pendidikan (pelaksanaan program) di setiap satuan pendidikan merupakan ‘suatu
sistem’
6.
Konsep bahwa kontrol dan evaluasi pelaksanaan program (perencanaan
pendidikan) melibatkan semua pihak yang berkaitan dengan proses layanan
kualitas pendidikan, dengan tetap berada dalam komando pimpinan atau kepala
satuan pendidikan. Sedangkan pihak-pihak yang dapat terlibat dalam proses
evaluasi pelaksanaan perencanaan pendidikan di setiap satuan pendidikan adalah
kepala sekolah, guru, siswa, komite sekolah, pengawas sekolah, dinas
pendidikan. Vebriarto (dalam Arifin, 2010).
a.
Kelebihan pengunaan pendekatan sistem :
1. Semua sumber daya (internal-eksternal) yang
dimiliki dalam proses pengembangan pendidikan akan terberdayakan secara baik
dan seimbang
2. Dalam proses pelaksanaan program atau perencanaan
pendidikan memberikan peluang secara maksimal kepada setiap warga sekolah
(kepala sekolah, guru, karyawan, siswa dan komite sekolah (tokoh dan orang tua
wali siswa) untuk berkontribusi secara positif sesuai dengan status dan peran
masing-masing
3. Peluang untuk pencapaian tujuan pendidikan yang
telah dirumuskan akan lebih efektif, karena dalam perencanaan terpadu
memberikan porsi yang cukup besar bagi pemberdayakan semua potensi yang
dimiliki secara kelembagaan, dan menuntut partisipasi aktif dari semua warga
sekolah;
4. Perencanaan pendidikan yang terpadu akan mampu
menghadapi perubahan atau dinamika kehidupan sosial, ekonomi dan budaya atau
tingkat kompetisi yang begitu tinggi di semua bidang kehidupan di era
globalisasi
5. Pelaksanaan pendekatan perencanaan pendidikan
terpadu secara baik akan mampu mensosialisasi dan menginternalisasi setiap
warga sekolah, untuk membangun sikap mental dan pola perilaku yang integral
atau multidimensional atau komprehensif dalam memahami dan melaksanakan setiap
agenda kehidupan di masyarakat
6. Hasil (output) dari proses layanan pendidikan pada peserta
didik akan lebih menampilkan potret hasil pendidikan yang lengkap, baik
kualitas akademiknya, kualitas kepribadiannya dan kualitas ketrampilannya.
b.
Kekurangan pengunaan pendekatan sistem
:
1. Pendekatan ini memerlukan
ketersediaan kualitas sumber daya manusia (pendidik dan tenaga kependidikan),
khususnya kualitas pengetahuan, mentalitas atau kepribadiannya, dan
spiritualnya. Dalam realitasnya menurut data Depdiknas 2006-2007, khususnya
tentang kualitas tenaga pendidik (guru) secara makro (Nasional) dari jenjang
pendidikan paling dasar sampai menengah atas yang betul-betul telah memenuhi
standar kualitas guru yang professional masih kurang dari 20 %, atau kurang
lebih 80 % guru-guru di Indonesia belum memiliki kualifikasi sebagai guru yang
profesional. Hal ini tentu sangat menyulitkan proses pelaksanaan perencanaan pendidikan
yang integratif
2. Perencanaan pendidikan
terpadu menuntut kualitas pengelolaan manajemen kelembagaan secara transparan,
akuntabel, demokratik dan visioner. Dalam realitasnya masih banyak dijumpai
pola pengelolaan manajemen di setiap satuan pendidikan yang tidak selaras
dengan prinsip-prinsip Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS)
3.
Perencanaan pendidikan terpadu menuntut kualitas peran serta
masyarakat (PSM), dalam meningkatkan layanan pendidikan di setiap satuan
pendidikan, khususnya dalam melaksanakan empat peran penting, yaitu sebagai pemberi pertimbangan (advisory), pendukung (supporting), pengontrol (controlling), dan mediator (Depdiknas,
2006 dalam Arifin, 2010). Dalam realitasnya keempat peran tersebut belum
terlaksana dengan baik di setiap lembaga atau satuan pendidikan.
Jadi, uraian tentang
kelemahan pendekatan integratif atau sistemik ini sejatinya tidak menyangkut
ranah konseptual, tetapi lebih bersentuhan pada tataran unsur pendudukung dalam
pelaksanaan program (aplikasinya). Oleh karena itu secara konseptual pendekatan
perencanaan integrasi merupakan pendekatan yang paling baik apabila
dibandingkan dengan pendekatan yang lain yang lebih bersifat parsial
(sektoral).
Hal yang menjadi kunci utama untuk
mendukung pelaksanaan program pendidikan pada perencanaan pendidikan integratif
adalah:
a. terus mendorong pengembangan kualitas SDM warga sekolah
b. terus meningkatkan kualitas manajemen satuan pendidikan berdasarkan
prinsip-prinsip MPMBS
c.
terus meningkatkan kualitas
peran serta masyarakat (PSM) untuk mencapai tujuan pendidikan.
Contoh perencanaan
sekolah efektif, program peningkatan mutu pada setiap jenis dan jenjang
pendidikan.
2.5 PRINSIP-PRINSIP PERENCANAAN
Perencanaan pendidikan mengenal
prinsip-prinsip yang dapat dijadikan pegangan, baik dalam proses penyusunan
maupun dalam implementasinya
Beberapa prinsip
perencanaan pendidikan menurut ahli pendidikan, yakni :
2.5.1
Prinsip-prinsip perencanaan
pendidikan menurut Depdiknas (dalam Engkoswara & Komariah, 2010), antara
lain :
a.
Memperbaiki hasil pendidikan
b.
Membawa perubahan yang lebih
baik (peningkatan/pengembangan)
c.
Demand driven
d.
Menyeluruh
e.
Keterkaitan dengan (RPS,
Rencana Pendidikan Dinas Provinsi, Renstrada, Repetada, dan sebagainya)
f.
Partisipasi
g.
Keterwakilan
h.
Data driven
i.
Realistis sesuai dengan hasil
analisis SWOT
j.
Mendasarkan pada hasil review dan evaluasi
k.
Keterpaduan
l.
Holistik/tersistem
m.
Transparansi, dan
n.
Keterkaitan serta kesepadanan
dengan rencana-rencana instansi terkait
2.5.2
Banghart dan Trull (dalam
Engkoswara & Komariah, 2010) mengungkapkan dimensi sebagai prinsip
perencanaan pendidikan , sebagai berikut:
a.
Signifikasi; derajat
signifikasi dipengaruhi oleh kepentingan sosial yang ada dalam tujuan
pendidikan. Untuk mencapai tujuan ini, planner
harus menentukan pedoman dan kriteria evaluasi keputusan yang telah dibuat dan
telah ditetapkan tujuannya.
b.
Feasibility; rencana yang
dibuat harus ditetapkan petunjuknya dan didasarkan pada situasi analisis dan
prosedur yang sesuai. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi leberadaan
perencanaan, dimana segala kemungkinan dapat saja terjadi dan mempengaruhi
perencanaan yang telah ditetapkan. Keadaan politik, fasibilitas teknik,
estimasi biaya, dan beberapa aspek lain yang merupakan aspek-aspek yang
memerlukan pertimbangan realistik.
c.
Relevansi; peningkatan penggunaan
teknologi dan teknik perencanaan yang canggih telah memperluas konsep
relevansi. Perencanaan menempatkan tekanan utama pada proses yang sesuai dengan
pencapaian tujuan. Konsep relevansi merupakan hal yang sangat penting dalam
mengimplementasikan rencana pendidikan. Hal yang harus dipecahkan meliputi
realisme keorganisasian, derajat relevansi yang berkaitan dengan proses,
jaminan bahwa rencana itu akan lebih mengkhususkan pada pemecahan masalah
selaras dengan waktu dan cakupan perencanaan.
d.
Kepastian; perhitungan yang
tepat harus didefinisikan dengan memperhitungkan segala penyimpangan untuk
dijadikan haban pertimbangan.
e.
Penghematan; prinsip ini
menyatakan bahwa rencana harus dirancang dalam kerangka yang sederhana dan
meningkatkan kepekaan untuk mengidentifikasi interaksi antar komponen.
f.
Adaptabilitas; rencana
pendidikan hendaknya merupakan hal yang dinamis. Suatu perencanaan yang
lengkap, deviasi dalam perencanaan sedapat mungkin dikurangi hingga tujuan yang
telah ditetapkan dapat dicapai melalui proses yang bervariasi.
g.
Waktu; merupakan faktor
penting, perhatikan siklus alami pada aspek-aspek yang direncanakan.
h.
Monitoring; meliputi penetapan
kriteria pendidikan untuk melihat apakah yang direncanakan sudah dilaksanakan
secara efisien atau belum.
i.
Subject matter; substansi apa
yang sedang direncanakan dikembangkan oleh McClure seperti : tujuan dan sasaran
, program dan layanan, sumber daya manusia, sumber daya fisik, financial,
struktur pemerintahan, sosial.
2.5.3
Prinsip-prinsip perencanaan
pendidikan menurut Atmosudirdjo, 1982 antara lain :
a.
Perencanaan itu
Interdisiplinair
b.
Perencanaan itu Fleksibel.
Meskipun berbagai hal yang terkait dengan pelaksanaan rencana telah
dipertimbangakan sebai-baiknya, masih mungkin terjadi hal-hal di luar
perhitungan perencanaan ketika rencana itu dilaksanakan. Oleh karena dalam
pembuatan perencanaan, hendaknya disediakan ruang gerakbagi kemungkinan
penyimpangan dari rencana ssebagai
antisipasi terhadap hal-hal yang terjadi
diluar perhitungan perencanaan.
c.
Perencanaan itu Objektif rasional
d.
Perencanaan itu tidak dimulai
dari nol tetapi dimulai dari apa yang dimiliki
e.
Perencanaan itu merupakan
wahana untuk menghimpun kekuatan-kekuatan secara terkoordinir
f.
Perencanaan itu disusun dengan
data
g.
Perencanaan itu mengendalkan
kekuatan ssendiri, tidak berdasarkan pada kekuatan orang lain.
h.
Perencanaan itu komprehansif
dan ilmiah.
i.
Perncanaan itu hendaknya
mempunyai dasar yang jelas dan mantap. Nilai yang menjadi dasar berupa nilai
budaya, nilai moral, nilai relegius, maupun gabungan nilai ketiganya. Acuan
nilai yang jelas dan mantap akan memberikan motivasi yang kuat untuk
menghasilakan rencana yang sebaik-baiknya.
j.
Perencanaan hendaknya berangkat
dari tujuan umum. Tujuan umum itu dirinci menjadi khusus, kemudian bila masih
bisa dirinci menjadi tujuan khusus, itu dirinci menjadi lebih rinci lagi.
Adanya rumusan tujuan umum dan khusus yang terinci akan menyebabkan berbagai
unsur di dalam perencanaan memiliki relevansi yang tingggi dengan tujuan yang
akan dicapai.
k.
Perencanaan hendaknya relitis.
Perencanaan hendaknya disesuaikan dengan sumber daya dan dana yang tersedia.
Dalam hal sumber daya hendaknya dipertimbangakan kualitas maupun kuantitas
manusia dan perangkat penunajangnya.
l.
Perencanaan hendaknya
mempertimbangkan kondisi sosio budaya masyarakat, baik yang mendukung maupun menghambat perencanaan nanti. Kondisi
sosio budaya tersebut misalnya system nilai, adat istiadat, keyakinan
sertacita-cita. Terhadap kondidi sosio budaya yang yang mendukukng pelaksaan
rencana. Hendaknya telah direncanakan memanfaatkan secaramaksimal faktor
pendukung itu.
2.6 JENIS DAN
LINGKUP PERENCANAAN
Adapun jenis-jenis perencanaan antara lain :
- Perencanaan dimulai dari tingkat organisasi yang paling atas ke tingkat organisasi yang terbawah (top-down planning). Organisasi tertinggi merumuskan tujuan secara luas dan membolehkan tingkat organisasi di bawahnya untuk membuat perencanaan dengan menggunakan batasan yang ada.
- Perencanaan dimulai dari tingkat organisasi terbawah ke tingkat organisasi tertinggi (bottom-up planning). Memulai dengan merencanakan pada organisasi terbawah tanpa batasan dan diteruskan pada organisasi di atasnya dengan batasan tertentu.
- Diagonal-horizontal planning
- Rolling plan
- Kombinasi top-down dan bottom-up planning
- Perencanaan strategis, perencanaan yang ditujukan pada kebutuhan jangka panjang organisasi dan menentukan secara kompherensif arah dan tindakan organisasi.
- Perencanaan operasional, yaitu rencana yang ditujukan pada aktivitas tertentu dalam menerapkan rencana strategis.
Adapun bentuk perencanaan menurut horizon waktunya,
antara lain :
- Perencanaan jangka pendek (kurang dari 1 tahun)
- Perencanaan jangka menengah (1-2 tahun)
- Perencanaan jangka panjang (3 tahun atau lebih)
Ada pula perencanaan menurut penggunaannya, yaitu :
- Standing Plan, yaitu rencana yang digunakan berulang-ulang, misalnya kebijakan, prosedur dan peraturan.
- Single Use Plan, yaitu rencana yang hanya dipakai satu kali untuk setiap periode waktu, misalnya budget, project schedule, dan program.
Setelah mengetahui jenis-jenis perencanaan, ada hal lain
yang harus diketahuai yaitu lingkup atau batas perencanaan. Adapun lingkup
perencanaan terdiri atas :
1.
Perencanaan Mikro
Perencanaan mikro adalah suatu perencanaan
pada tingkat operasional dan ditujukan secara khusus untuk memperbaiki
kemampuan dan kinerja individu atau kelompok kecil individu. Lingkup
perencanaan ini relative lebih spesifik. Contoh dari perencanaan mikro ini
adalah silabus dan rencana pengajaran
2.
Perencanaan Messo
Perencanaan messo adalah perencanaan pada
tingkat organisasi operasional dan menengah, ditujukan untuk memperbaiki
kinerja organisasi atau satuan pendidikan, misalnya rencana sekolah dan rencana
pengembangan mutu SD, SMP, SMA/SMK Dinas Pendidikan Kab/Kota.
3.
Perencanaan Makro
Perencanaan makro adalah suatu perencanaan
pada tingkat tertinggi organisasi. Perencanaan makro ini merupakan rujukan
perencanaan mikro dan messo. Perencanaan ini ditujukan untuk memperbaiki
organisasi secara luas. Perencanaan strategis Departemen Pendidikan Nasional,
Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah contoh perncanaan makro.
2.7 TAHAP-TAHAP
PERENCANAAN
Sebelum para manajer dapat mengorganisasi, memimpin,
atau mengendalikan, terlebih dahulu ia harus membuat rencana yang memberikan
arah pada setiap kegiatan organisasi. Pada tahap perencanaan para manajer
menentukan apa yang akan dikerjakan, kapan akan mengerjakan, bagaimana
mengerjakannya, dan siapa yang akan mengerjakannya.
Kebutuhan akan perencanaan ada pada semua tingkatan
manajemen dan semakin mengingkat pada tingkatan manajemen yang lebih tinggi,
dimana perencanaan itu mempunyai kemungkinan dampak yang paling besar pada
keberhasilan organisasi. Pada tingkatan top manajer pada umumnya mencurahkan
hampir semua waktu perencanannya jauh ke masa depan dan pada strategi-strategi
dari seluruh organisasi. Manajer pada tingkatan yang lebih rendah merencanakan
terutama untuk subunit mereka sendiri dan untuk jangka waktu yang lebih pendek.
Terdapat pula beberapa variasi dalam tanggung jawab
perencanaan yang tergantung pada ukuran dan tujuan organisasi dan pada fungsi
atau kegiatan khusus manajer. Organisasi yang besar dan berskala internasional
lebih menaruh perhatian pada perencanaan jangka panjang daripada perusahaan
lokal. Akan tetapi pada umumnya organisasi perlu mempertimbangkan keseimbangan
antara perencanaan jangka panjang maupun perencnaan jangka pendek. Karena itu
penting bagi para manajer untuk mengerti peranan perencanaan secara
keseluruhan.
Menurut T. Hani Handoko (1999)
kegiatan perencanaan pada dasarnya melalui empat tahap sebagai berikut :
1. Menetapkan
tujuan atau serangkaian tujuan.
Perencanaan dimulai dengan keputusan-keputusantentang
keinginan atau kebutuhan organisasi atau kelompok kerja. Tanpa rumusan tujuan
yang jelas, organisasi akan menggunakan sumber daya nya secara tidak efektif.
2. Merumuskan
kadaan saat ini.
Pemahaman dari posisi perusahaan sekarang dari tujuan
yang hendak di capai atau sumber daya yang tersedia untuk
pencapaian tujuan, adalah sangat penting, karena tujuan dan rencana menyangkut
waktu yang akan datang. Hanya setelah keadaan perusahaan saat inidi analisa,
rencana dapat dirumuskan untuk menggambarkan rencana kegiatan lebih lanjut.
Tahap kedua ini memerlukan informasi. Terutama keuangan dan data statistik,
yang didapatkan melalui komunikasi dalam orgaisasi.
3. Mengidentifikasikan
segala kemudahan dan hambatan.
Segala kekuatan dan kelemahan serta kemudahan dan
hambatan perlu diidentifikasikan untuk mengukur kemampuan organisasi dalam
mencapai tujuan. Oleh karena itu perlu diketahui faktor-faktor lingkungan
intern dan ekstern yag dapat membantu organisasi mencapai tujuannya, atau yang
mungkin menimbulkan masalah. Walaupun sulit dilakukan, antisipasi keadaan,
masalah, dan kesempatan serta ancaman yang mungkin terjadi di waktu mendatang
adalah bagian esensi dari proses perencanaan.
4. Mengembangkan
rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan.
Tahap terakhir dalam proses perencanaan meliputi
pengembangan sebagai alternatif kegiatan untuk pencapaian tujuan, penilaian
alternatif-alternatif tersebut dan pemilihan alternatif terbaik (paling
memuaskan) di antara berbagai alternatif yang ada.
Berikut
ini adalah tahap-tahap perencanaan yang dibuat dan disusun oleh Tim Peningkatan
Mutu SMP dari Departemen Pendidikan Nasional (2006) yaitu:
1.
Melakukan analisis lingkungan
strategis
2.
Melakukan analisis situasi untuk
mengetahui status situasi pendidikan saat ini
3.
Memformulasikan pendidikan yang
diharapkan di masa mendatang
4.
Mencari kesenjangan antara butir
nomor 2 dan nomor 3
5.
Berdasarkan hasil butir 4
disusunlah rencana strategis beserta rencana operasional
6.
Melakukan rencana pengembangan
pendidikan di kabupaten atau kota
7.
Melaksanakan pemantauan terhadap
pelaksanaan rencana dan melakukan evaluasi mengenai hasil rencana pendidikan.
Adapun
isi dari rencana strategis yaitu dilakukannya aktivitas meliputi dibawah ini:
1.
Merumuskan visi, misi, dan nilai
lembaga
a. Visi
merupakan suatu gambaran yang tepat yang
dibentuk dan disetujui oleh anggota organisasi berdasarkan visi
pribadi/individu. Visi adalah suatu pandangan jauh
tentang lembaga, tujuan - tujuan lembaga dan apa yang harus dilakukan untuk
mencapai tujuan tersebut pada masa yang akan datang. Visi itu tidak dapat
dituliskan secara lebih jelas menerangkan detail gambaran sistem yang
ditujunya, dikarenakan perubahan ilmu serta situasi yang sulit diprediksi
selama masa yang panjang tersebut. Beberapa persyaratan yang hendaknya dipenuhi
oleh suatu pernyataan visi:
-
Berorientasi ke depan
-
Tidak dibuat
berdasarkan kondisi saat ini
-
Mengekspresikan
kreatifitas
-
Berdasar pada prinsip
nilai yang mengandung penghargaan bagi masyarakat.
Visi yang dilengkapi dengan
petunjuk waktu akan lebih efektif bagi organisasi yang melakukan
perubahan-perubahan dalam memperdayakan organisasi. Berikut ini contoh visi
Jurusan pendidikan Fisika:Terwujudnya Jurusan Pendidikan Fisika yang mampu
mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi,
dan seni serta menghasilkan tenaga kependidikan dan non-kependidikan dalam bidang fisika yang berkualitas dan berdaya saing tinggi.
dan seni serta menghasilkan tenaga kependidikan dan non-kependidikan dalam bidang fisika yang berkualitas dan berdaya saing tinggi.
b. Misi
merupakan rumusan umum mengenai tindakan (upaya-upaya) yang akan dilaksanakan
untuk mewujudkan visi. Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan
oleh lembaga dalam usahanya mewujudkan Visi. Misi lembaga adalah tujuan dan
alasan mengapa lembaga itu ada. Misi juga akan memberikan arah sekaligus
batasan proses pencapaian tujuan. Pernyataan misi harus menunjukaan secara
jelas arti penting eksistensi organisasi. Misi haruslah menyatakan:
-
Menunjukaan dengan
jelas apa yang dianggap penting dan bidang kegiatan utamanya
-
Mengandung secara
eksplisit apa yang akan dicapai dengan
kegiatan spesifik yang harus dilakukan untuk mencapainya
-
Keterlibatan masyarakat
yang luas dalam bidang utama yang digeluti organisasi.
Contoh misi Jurusan Pendidikan Fisika: Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan
Tinggi dalam bidang kependidikan dan non-kependidikan untuk
menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi dalam bidang fisika.
menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi dalam bidang fisika.
c. Nilai
merupakan suatu cara bagaimana kita melakukan tuugas masing-masing untuk
mencapi misi suatu organisasi. Menurut Purwodarminto, nilai dapat diartikan
dalam 5 hal. Lima hal itu adalah: harga dalam taksiran, harga sesuatu, angka kepandaian, kadar/mutu dan sifat-sifat yang penting. Nilai individu
dan organisasi sangat menentukan tercapainya visi dan misi. Ada 13 makna nilai
bagi organisasi yaitu: togetherness (kebersamaan), empathy (empati), maturity
(tepat waktu), willingness (kemauan), organizational (organisasi), respect
(hormat), kindness (kebaikan), integrity (integritas), innovative (inovatif),
flexibility (fleksibilitas), wisdom (kebijaksanaan), ethies (etika),
responsibility (tanggung jawab), dan sense of belonging (rasa saling
memiliki). Contoh dari nilai organisasi
:
-
Kedisiplinan: personil
harus taat terhadap peraturan yang berlaku di dalam organisasi yang diikutinya
-
Kreativitas: personil
harus memiliki daya cipta/ kemampuan yang inovatif dalam melaksanakan tugas
-
Kerjasama: personil
harus saling membantu secara trasparan
dalam melaksanakan tugas
-
Kebersamaan: personil
memiliki semangat dan motivasi melakukan tugasnya secara bersama-sama agar
mampu memberikan pelayanan terbaik terhadap masyarakat, kreativitas, kerjasama,
dan kebersamaan.
2. Analisis
Lingkungan Strategis
Berikut adalah bagian-bagian dari
Analisis Lingkungan Strategis
a. Analisis
Lingkungan Internal (ALI)
Yaitu
berupa pencermatan dan identifikasi terhadap kondisi internal organisasi,
menyangkut organisasi, biaya oprasional, evektivitas, sumber daya manusia,
sarana prasarana, serta dana penunjang.
Pencermatan dilakukan dengan pengelompokkan atas hal-hal yang merupakan
kekuatan (strength) atau kelemahan (weakness) organisasi.
b. Analisis
Lingkungan Eksternal (ALE)
Yaitu
berupa pencermatan dan identifikasi terhadap kondisi lingkungan di luar
organisasi yang dapat terdiri dari lingkungan ekonomi, teknologi, sosial, budaya,
politik, ekologi, dan keamanan. Pencermatan ini menghasilkan suatu peluang (
opportunities) dan tantangan (threats) organisasi.
3. Faktor-faktor
kunci keberhasilan (critical success factors/ CSF)
Faktor-faktor
kunci keberhasilan (FKK) atau critical
success factors/CSF merupakan suatu faktor
yang sangat mempengaruhi hasil yang didapatkan dari misi organisasi.
Adapun tahap dari FKK yaitu:
a. Mengaitkan
kajian dengn visi, misi dan langsung dengan tugas pokok fungsi organisasi
b. Menginventarisasi
perkiraan masalah yang timbul dalam melakukan misi organisasi
c. Menganalisis
masalah-masalah yang ada dengan menggunakan pendekatan isu strategi krisis
(critical strategy issue), yaitu dengan menghitung bobot dampak masalah yang
teridentifikasikan (ringan, sedang, berat) dan selanjutnya dianalisis untuk
menentukan FKK.
4. Tujuan
dan Sasaran
Tujuan
merupakan pedoman dalam pencapaian program dan aktivitas serta memungkinkan
untuk terukurnya efektivitas dan efisiensi kelompok.Tujuan harus menegaskan
sesuatu secara smart (specific,
measureable, attainable, realistic, dan time bounding).
Sasaran
organisasi merupakan rumusan spesifik mengenai apa yang diinginkan pada kurun
waktu tertentu. Sasaran dilaksanakan
dalm jangka waktu yang pendek, selanjutnya keberhasilan organisasi diukur dengan
menyesuaikan tujuan jangka panjang dengan critical strategy issue (CSI).
5. Strategi
(Kebijakkan, Program, Kegiatan)
Strategi
adalah merupakan persyaratan mengenai araha dan tindakan yang diinginkan pada
waktu mendatang yang berisikan program-program indikatif dan tindakan-tindakan
manajemen mewujudkan visi dan misi.
Kebijakan
adalah rangkaian konsep
dan asas yang menjadi pedoman
dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara
bertindak
Program
adalah instrumen kebijakan yang berisi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh
organisasi untuk mencapai tujuan.
Kegiatan
adalah aktivitas yang dilaksanakan untuk mengimplementasikan suatu program.
Suatu kegiatan menjadi alokasi untuk Rencana Analisis Biaya (RAB).
6. Evaluasi
Kerja
Dapat
berupa pemantauan dan evaluasi yang memberikan umpan balik terhadap keberlangsungan
atau masa depan rencana.
Casino - DRMCD
BalasHapusFind out งานออนไลน์ where you can play your favorite casino 창원 출장안마 games. You 계룡 출장샵 can play in 아산 출장안마 casino games for free or real money. You 진주 출장샵 can find more information here. Rating: 4.2 · 21 reviews